City Branding dalam Pandang Ekonomi

Ide dari tulisan ini sebenarnya sudah lama masuk di otak, hanya saja, belum terpatik untuk dituangkan dalam suatu esei panjang yang genah. Jadi akan saya coba mulai. Penjelasan ini berupa hubungan ikhtisar dari Production Possibility Curves dan Propaganda City Branding dalam upaya perkembangan ekonomi yang lebih efektif dan efisien.

Sebagaimana disebutkan dalam pendekatan ekonomi Production Possibility Curves bahwa :

  1. Tiap entitas ekonomi memiliki kebebasan untuk memilih jenis kegiatan produksinya, berdasarkan kapasitas produksinya. Tentu tiap pilihan memiliki opportunity cost sendiri.
  2. Tiap entitas ekonomi  memiliki  comparative advantage, keunggulan tersendiri dalam memproduksi suatu barang. Misalnya, Kota Swiss lebih mampu memproduksi coklat ketimbang wool. Sehingga opportunity cost untuk memproduksi coklat lebih murah opportunity cost untuk memproduksi wool.
  3. Tiap entitas ekonomi tentu tidak hanya melakukan kegiatan produksi tapi juga konsumsi. Selain kemapuan produksi terdapat pula kebutuhan konsumsi.
  4. Dengan berdagang (adanya pertemuan minimal 2 entitas ekonomi), tiap entitas ekonomi dapat mengonsumsi lebih banyak dari kemungkinan kemampuan produksinya.

Lalu apa hubungannya, dengan City Branding?

City Branding adalah suatu set-up, suatu penataan. Selain dari segi komunikasi (visual, pembentukan persepsi), city branding pun merupakan penataan sistem dibalik ‘apa-yang-dikomunikasikan’. Mudahnya, city branding itu membangun agar apa yang dikomunikasikan itu memang benar adanya. Tentu sistem pada konteks ini melingkupi berbagai aspek didalamnya misalnya, pendidikan, seni, budaya, pariwisata, industri, perdagangan, dll. Pada tulisan kali ini, saya akan fokus berbicara mengenai industri dan perdagangan.

Saya kira, penerapan city branding tidak saja bisa diterapkan hingga ke tahap One City, One Brand  namun bisa hingga ke taraf One City, One Brand, One Product (bahkan sempat ada yang menuliskan hingga One City, One Brand, One Product, One Spectacular Landmark). Sebagaimana fungsi dari city branding adalah suatu penataan sistem kembali, maka saya kira, sektor produksi suatu kota pun dapat ditata ulang agar lebih pas untuk berjuang di pasar ke depannya. Penataan sektor produksi ini, dalam perkembangan penerapan City Branding, dapat disesuaikan dengan comparative advantage si kota tersebut, sehingga dapat mempermurah opportunity cost, juga memaksimalkan kapasitas produksi, yang juga nantinya akan berdampak pada ketercukupan kebutuhan konsumsi.

Misalnya, saja, Kota Sumedang, difokuskan untuk memproduksi Tahu (comparative advantage dari Kota Sumedang). Ekstremnya, semua kapasitas produksi di Sumedang difokuskan untuk memproduksi Tahu, tentu terdapat peningkatan yang eksesif dari jumlah produksi Tahu di Sumedang, tapi juga di lain pihak terjadi  kekurangan produksi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi lain di Sumedang (karena orang Sumedang tidak bisa hidup hanya dengan Tahu dari kotanya, terdapat kebutuhan lain bagi masyarakat Sumedang, misalnya Gayung). Tapi hal itu bukan masalah, dengan berdagang, kebutuhan lain bagi masyarakat Sumedang (pada contoh tadi Gayung) dapat dipenuhi oleh kota lain yang memang memiliki comparative advantage di bidang itu.

Di atas adalah salah satu contoh ekstrem dari penerapan One City, One Brand, One Product. Namun hal itu, bukanlah tidak mungkin. Bayangkan jika semua kota di Indonesia menerapkan city branding hingga taraf One City, One Brand, One Product maka bisa jadi Indonesia berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, tanpa harus peduli untuk impor dari negara sana, impor dari negara sini. Tiap-tiap kota/daerah memiliki satu produk unggulan yang nantinya akan diperdagangkan untuk pemenuhan kebutuhan bagi kota/daerah lain. Sehingga pada proses akumulatifnya, sebagaimana disebutkan di pendekatan teori ekonomi Production Possibility Curves, masyarakat dapat mengkonsumsi dengan lebih banyak lagi. Tentu produk disini harus dipandang sebagai bagian dari industri, bukan hanya fokus pada barang jadi saja.

Sebenarnya, pada tahun 2001-2009, Fadel Muhammad pernah menerapkan upaya One City, One Product di Gorontalo.  Dengan fokus memproduksi Jagung, Fadel Muhammad berhasil menggiring perkembangan ekonomi masyarakat Gorontalo. Dibuatnya kebijakan pemerintah yang mendukung kegiatan produksi Jagung, dalam artian Jagung tidak hanya diproduksi sebagai bahan baku, namun pabrik-pabrik pengolahan dengan bahan baku Jagung pun dibuka, produk Jagung dikembangkan secara industri.

Sebagai langkah awal memang perlu adanya kebijakan pemantik dari pemerintah. Dan pada tahap perkembanganya pasti membutuhkan dukungan infrastruktur guna mempermudah akses perdagangan. Selain dari itu dukungan teknologi dalam rangka pengadaan ekstensifikasi dan intensifikasi (dengan hanya fokus pada satu produk, tentu perlu peningkatan jumlah produksi, juga upaya divergensi) pun diperlukan dalam mendukung produksi jangka panjang.

Saya kira, Indonesia bisa. Tinggal kita melaksanakannya.

Sekarang, jangan ditunda. Seperti kritik dari Keynesian atas pandangan-pandangan ekonomi Adam Smith, “In long-run, we are all dead.”

catatan:

  • Pada penjelasan-penjelasan (di buku atau internet) teori Production Possibility Curves biasanya pilihan produksi hanya 2 pilihan, untuk mempermudah pemahaman. Pada kenyataannya, tiap entitas ekonomi memiliki pilihan yang tidak terbatas.
  • City Branding pernah diulas di Majalah EPIK #04 – Sekeliling, ditulis langsung oleh Ketua Tim Bandung City Branding, Irvan A. Noe’man.
  • Ulasan lain mengenai perkembangan City Branding ke arah perkembangan arsitektural pun sempat diulas di Majalah EPIK #04 – Sekeliling, ditulis langsung oleh anak dari Ketua Tim Bandung City Branding, Achmad Kafin Noe’man.
  • Pengertian One pada tulisan dibawah ini, bukan berarti menunggalkan, dalam artian meniadakan yang lain, tapi lebih berarti ke arah upaya pembentukan fokus guna mempermudah persepsi.
  • Di zaman seperti sekarang ini, dimana informasi dan teknologi berkembang begitu pesat, saya rasa, tidak ada hambatan yang signifikan lagi untuk berdagang lintas pulau di Indonesia.
Advertisements

5 thoughts on “City Branding dalam Pandang Ekonomi

  1. menurut saya, ada satu hal yang membuat proposal ini menjadi sulit terwujud.

    simpelnya, kumaha aing lah mau produksi apa juga.

    jadi sulit untuk membuat sebuah kota memfokuskan produksi ke sebuah barang.

    untuk beberapa pengecualian;

    1. cukup pintar mengambil contoh sumedang, karena secara budaya ‘tahu sumedang’ sudah kuat. jadi poinnya adalah, kota yang telah memiliki budaya turun temurun bisa cukup mudah melakukan pemfokusan.

    2. intervensi pemerintah yang kuat. “ngapain lo orang bandung jualan tahu sumedang?, penjara!”

    mungkin konsistensi di sisi lain, bisa menjadi solusi. namun ini akan menjadi tidak berguna jika sebuah kota justru ‘konsisten ngacaknya’.

    maka dari itu, seperti yang dituliskan di atas – teori Production Possibility Curves biasanya pilihan produksi hanya 2 pilihan, untuk mempermudah pemahaman – hanya sebagai catatan. Justru poin ini amat perlu untuk disinggung lebih dalam. karena ini bukan sekedar catatan, ini bisa menjadi titik kegagalan.

    it is such a pity, but unfortunately city branding is not for every city

    1. ada beberapa sanggahan mengenai komentar diatas.
      pertama, branding, sepengalaman saya, mengenai pembentukan persepsi, dalam artian, seperti tertulis di atas “One pada tulisan dibawah ini, bukan berarti menunggalkan, dalam artian meniadakan yang lain, tapi lebih berarti ke arah upaya pembentukan fokus guna mempermudah persepsi”, jadi bukan berarti menutup pilihan. Tiap orang tetap berhak memproduksi apa yang mau mereka produksi berdasarkan self-interest (teori ekonomi kapitalistik). Namun, tetap ada ‘pengaturan’ persepsi, guna mempermudah komunikasi dalam pembentukan persepsi di mata pasar.

      Ya, memang untuk penerapan One City, One Product, misalnya di Kota Bandung, akan sulit, seperti yang disebutkan ‘konsisten ngacaknya’. Itu akan jadi problematika yang patut ditelaah kemudian. (tapi bukannya saat ini kita sedang dalam proses mem-branding sesuatu yang ‘konsisten ngacaknya’? hehehehe…)

      jadi saya rasa, intinya kita perlu lebih banyak antropolog. hehehe..

  2. ohiya betul, saya setuju mengenai argumen paragraf pertama. tapi seperti yang ditulis di komentar pertama

    ‘…jadi sulit untuk membuat sebuah kota memfokuskan produksi ke sebuah barang….’

    memang one productnya yang sulit, dan branding secara keseluruhan sendiri ya mungkin bisa terwujud seperti layaknya filosofi yg di bahas di paragraf pertama sanggahan ini.

    namun satu hal yang menarik. ‘memfokuskan’ terkesan sekedar menjadi pemanisan kata dari ‘menunggalkan’. ambil contoh riil, pernahkah anda mendengar restoran padang terkenal dari sumedang? tidak bukan? sumedang ‘memfokuskan’ pada tahu. ya, cabang restoran tidak dimatikan, tapi mati dengan sendirinya berkat persepsi yang disebut itu.

    ideal memang, jika seperti yang kita sering bahas bahwa the pie is getting bigger. but as long as people’s brain aren’t. pie is a pie. no new recipe, no new taste. just a chunk of fat.

    tapi tentunya saya berusaha mengerti apa yang disampaikan. mungkin yang dimaksud, sang restoran padang ya mbok jualan tahu juga, biar selaras gituu..

    tapi apakah anda mau epik jualan baju FO? (karena bandungnya)

    ntar ‘meanwhile in majalah epik’ terulang lagi …….

    1. hehehe..
      sanggahan yang menarik.

      Freedom of Choice. Selalu jadi bahan diskusi yang menjadi poin berlawanan dari Keynesian (Koletivisme). Poin terpenting yang kadang dilupakan dari sanggahan-sanggahan seperti ini, seperti kritik dari Keynesian di atas, “in long run, we are all dead.”, mengenai elemen garis waktu.

      Jadi, memang perlu kebijakan awal sebagai pemantik, tapi sisanya memang agar berkembang perlu mewadahi freedom of choice.

      Jadi saya rasa, tentu poin yang ditawarkan dapat dipahami, lagi-lagi mengenai implementasi, hal terpenting ada keberanian. Saya rasa yang tepat, ada konsekuen dengan pilihan itu.

      Menanggapi yang ‘meanwhile in majalah epik’, ya saya juga paham mengenai upaya fokus, cita-cita yang besar ga masalah, justru pemerintah tak boleh menghalangi itu. Sekali lagi poinnya, diperlukan kebijakan sebagai pemantik, dan pengontrol (saya rasa, kontrol berbeda dengan pembatasan, dimana batas dari ‘kontrol’, saya rasa lebih fleksibel).

      Semoga diskusi seperti ini kembali menyebar.

  3. Wah kebetulan nyasar masuk ke halaman ini, ternyata yang nulis + yang berkomentar orang orang yang saya kenal 🙂

    Apakah city branding harus selalu attach to “one city, one brand, one identity” ? Nampaknya hal tersebut tidak berlaku untuk kebanyakan kota.
    Kasusnya kita liat kota pekalongan yang ternyata punya tagline “world’s city of batik” untuk kotanya, karena memang komoditas cluster kotanya adalah batik, dan museum batik Indonesia pun memang disana dibangunnya.
    Namun kemudian beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia menunjuk Pekalongan sebagai kota minapolitan Indonesia. Sehingga pemerintah daerahnya ingin menambah identitas kotanya sebagai Indonesia Minapolitan city (Fisheries city) karena memang kota tersebut punya visi untuk menjadi pemasok komoditas perikanan terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara.

    Tapi memang konstruksi city branding di Indonesia tidak semuanya memiliki brand awareness yang kuat. Mungkin kita tau batik Identik dengan Kota Pekalongan. Tapi untuk tau dimanakah The world’s city of batik? kebanyakan orang masih banyak menjawab Jogja atau Solo.

    Well, good writings sir ! Thanks for those additional insights as well 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s